Home » » UUD PT kembali batal

UUD PT kembali batal

Posted by DEC Development Education and Culture on Wednesday, 11 April 2012

DEC_Guys, kembali lagi saya menyampaikan beberapa informasi dari dunia pendidikan ditanah air kita ini. Beberapa diantaranya kabar yang menggembirakan namun aja juga yang cukup mengiris hati. Telah kita ketahui bersama bahwa suatu kebijakan baru yang diajukan beberapa saat yang lalu mengenai UUD PT ini mendapat hantaman balik dari public. Rencana mengenai UUD PT yang dibawakan dalam siding paripurna sebelumnya mendapat kecaman keras dari banyak pihak.

Beberapa menilai rancangan tersebut dinilai lebih banyak menyensarakan rakyat ketimbang manfaatnya, sehingga pihak masyarakat, umumnya mahasiswa menolak keras usulan yang sempat diperdebatkan tersebut. Beberapa tanggapan mengenai hasil dari tuntutan masyarakat yang didominasi oleh mahasiswa ini adalah sebagai berikut:


10 ALASAN PENOLAKAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI (RUU PT)

1. RUU PT tidak memiliki rujukan hukum yang jelas dan tujuan yang mengada-ada. Sejak dibatalkannya UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi, yang kita perlukan adalah REVISI UNDANG-UNDANG SISDIKNAS.

2. RUU PT mengharuskan otonomisasi perguruan tinggi. Otonomisasi merupakan pintu gerbang pencabutan subsidi dan tanggung jawab negara (Pasal 77).

3. RUU PT sangat diskriminatif. Karena tidak mengakomodir golongan rakyat miskin dan tidak pintar yang merupakan golongan mayoritas dari bangsa ini (Pasal 6 dan 89).

4. RUU PT membuka pintung gerbang bagi industrialisasi pendidikan tinggi (Pasal 105 dan 115).

5. RUU PT membebani masyarakat (mahasiswa) dengan biaya pendidikan tinggi sebesar 1/3 dari biaya operasional pendidikan tinggi (Pasal 107).

6. RUU PT akan menaikan biaya SPP dan menyuburkan pungutan-pungutan lain oleh universitas (Pasal 113).

7. RUU PT akan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada perguruan tinggi. Akan semakin banyak skorsing dan Drop Out bagi siapapun yang dianggap mengganggu kestabilan dan image kampus (Pasal 80).

8. RUU PT melegalisasi pembukaan cabang universitas asing di Indonesia (Pasal 114).

9. RUU PT begitu sarat dengan kebijakan boneka imperialisme yang terbukti semakin menyengsarakan rakyat.

10.RUU akan membuat kampus seperti pabrik, pendidikan sebagai komoditas, dan mahasiswa hanyalah konsumen sekaligus korban.

Setelah beberapa pertimbangan dari siding paripurna yang baru saja selesai ini, Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi kembali batal disahkan oleh DPR. Dalam rapat paripurna hari ini, Rabu (11/4/2012), DPR menerima usulan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU tersebut.

Sedianya, RUU PT disahkan dalam rapat paripurna, pekan lalu. Awalnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin paripurna membacakan surat dari Komisi X. Surat itu berisi permintaan penambahan waktu pembahasan RUU PT hingga masa sidang berikutnya. Usulan tersebut sesuai permintaan pemerintah. Namun, dalam surat itu tak dijelaskan alasan permintaan penundaan.

Dedi Gumelar, anggota Panja RUU PT, meminta penjelasan alasan penundaan. Pasalnya, seluruh anggota panja sudah sepakat agar RUU itu disahkan.
"Kami kecewa, mengapa permintaan penundaan berada di ujung pengambilan keputusan tingkat satu. Masalah seharusnya disampaikan dalam proses panja. Panja sudah selesai, sudah sepakat seluruhnya," kata Dedi.

Ketua Komisi X Mahyudin menjelaskan, pemerintah yang diwakili lima kementerian meminta penundaan untuk melakukan konsolidasi internal di panja pemerintah. Alasannya, konsolidasi perlu dilakukan karena pendidikan dilaksanakan oleh 17 kementerian.

"Kami menerima usulan dengan syarat pasal dalam undang-undang tidak dirubah substansinya, hanya melengkapi. Kami juga minta panja pemerintah tidak membatalkan RUU itu," kata Mahyudin.

Akhirnya, Dewan sepakat menunda pengesahan. Kepada publik, Priyo menegaskan, "Penundaan ini atas permintaan pemerintah. Dewan ingin mengesahkan hari ini."

DEC Development Education and Culture.


0 comments:

Post a Comment

RECENT POST

Popular Posts

Powered by Blogger.
.comment-content a {display: none;}